Kemiskinan

A.      LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik

yang senantiasa dihadapi manusia, karena melibatkan seluruh aspek kehidupan. Munculnya kemiskinan sering tidak disadari manusia yang bersangkutan, namun setelah mulai kesusahan mendapatkan kebutuhan pokok hidup mereka akan sadar bahwa sebetulnya kemiskinan sudah mereka rasakan. Kondisi yang nyata pada masyarakat miskin menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan potensi, terutama potensi yang ada pada dirinya, seperti tingkat pendidikan yang cukup, tenaga yang kuat dan sehat. Hal tersebut sulit mereka penuhi karena keadaan, sehingga nutrisi yang mereka konsumsi tidak maksimal bahkan tidak dapat memenuhi standar kesehatan secara maksimal.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-lankah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Komplesitas masalah kemiskinan perlu diselesaikan melalui program pembangunan yang tidak bersifat parsial akan tetapi holistik, terpadu, saling berkaitan, dan secara sinergis dapat diimplementasikan pada kantong-kantong kemiskinan seperti daerah pedesaan di pinggiran, daerah yang masih tertinggal, dan daerah yang jumlah keluarga miskin masih banyak.

Setiap periode pemerintahan yang meskipun dalam setiap programnya selalu menjadi prioritas masalah pembangunan di negara kita, ternyata belum mampu menemukan pola yang efektif secara berkesinambungan. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sejak era pemerintahan sentralistik hingga desentralistik memang memberikan warna perbaikan meskipun belum signifikan dibandingkan jumlah kemiskinan yang ada.

Satu kebijakan yang patut didukung bersama yaitu sinergisitas estafet penanggulangan kemiskinan dari pusat kepada daerah (pemerintah pusat ke pemerintah daerah). Otonomi daerah membawa implikasi pada keberdayaan daerah yang dituntut untuk senantiasa aktifdan proaktif dalam menggali, mengolah, dan mengembangkan setiap potensi yang ada untuk dapat berkontribusi secara positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, setiap daerah mampu melakukan peran otonomi ini secara sehat dan optimal yang akan mampu meningkatkan taraf hidup bangsa ini secara keseluruhan.

Pemerintah, pihak swasta, dan lembaga perekonomian telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan program bantuan ekonomi, bantuan sosial, bantuan modal kerja, maupun bantuan modal keuangan mikro. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi hasil yang dicapai belum maksimal karena program ini kurang bertumpu pada partisipasi aktif dari masyarakat.

B.       POKOK BAHASAN

1.      Apa pengertian kemiskinan?

2.      Apa saja faktor penyebab kemiskinan?

3.      Apa saja program pemerintah yang pernah atau telah dicanangkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan?

C.      TUJUAN MAKALAH

1.      Memnuhi tugas mata kuliah Analisis Masalah Sosial.

2.      Mengetahui pengertian kemiskinan.

3.      Mengetahui faktor penyebab kemiskinan.

4.      Mengteahui program pemerintah yang pernah atau telah dicanangkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

D.      MANFAAT MAKALAH

Hasil diskusi kelompok kami dalam makalah ini diharapkan dapat memenuhi tugas mata kuliah Analisis Masalah Sosial. Selain itu makalah ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh Dosen, kakak tingkat, teman satu angkatan, dan adik tingkat nantinya mengenai masalah sosial dengan topik kemiskinan.

E.       KERANGKA TEORI

1.      Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah suatu bentuk kegiatan yang terencana serta berkesinambungan dalam rangka memberikan kesempatan, kemampuan, dan kewenangan baik individu, kelompok/keluarga, dan masyarakat agar bersedia dan mampu memecahkan berbagai bentuk permasalahan mereka, sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka.

2.      Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah kelompok masyarakat yang karena hal-hal tertentu tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan ekonomi. Keluarga miskin ini sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian tetap sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

F.       METODE MAKALAH

Makalah ini disusun dengan metode studi pustaka atau studi literatur, yaitu dengan mengambil referensi-referensi dari buku mengenai kemiskinan dan penelitian tentang kemiskinan yang sudah ada sebelumnya.

PEMBAHASAN

A.      PENGERTIAN KEMISKINAN

Menurut BPS : kemiskinan adalah kondisi kehidupan dalam keadaan serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya.

Menurut pengertian tersebut, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.  Kemiskinan memiliki banyak definisi, sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif. Sementara sebagian lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural.

Piven dan Cloward dalam Swanson (2001), menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan :

1.    Kekurangan materi

Kemisikinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.

2.    Rendahnya penghasilan dan kekayaan

Rendahnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, dalam artian dengan standar atau garis kemiskinan (poverty line) yang berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Bank Dunia misalnya, menetapkan bahwa seseorang dianggap miskin apabila memiliki pendapatan kurang dari $2 per hari. BPS di Indonesia, menetapkan garis kemiskinan berdasarkan “pengeluaran” yang merupakan perkiraan untuk menggambarkan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum yang diukur berdasarkan asupan kalori (2.100 kal) yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup (Suharto, 2007).

Garis kemiskinan BPS selain berbeda untuk wilayah pedesaan dan perkotaan juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya. Selama Maret 2006 sampai Maret 2007, garis kemiskinan di Indonesia naik 9,67%, yaitu dari Rp 151.997,- per kapita (Maret 2006) menjadi Rp 166.697,- per kapita (Maret 2007) (TKPK, 2007).

3.    Adanya kebutuhan sosial

Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial (social exclusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, informasi.

Oleh sebab itu, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Berdasarkan studi SMERU dalam Suharto (2006, 132) menunjukkan sembilan kriteria mengenai kemiskinan      :

1.    Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).

2.    Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik dan mental.

3.    Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

4.    Rendahnya kualitas SDM (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan SDA (tanah tandus, lokasi terpencil, ketiadaan infrastuktur jalan, listrik, air).

5.    Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset) maupun masal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).

6.    Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).

7.    Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan

8.    Tidak ada perlindungan sosial dari negara dan masyarakat.

9.    Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial.

B.       FAKTOR PENYEBAB

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, secara konseptual kemiskinan dapat diakibatkan oleh empat faktor         :

1.    Faktor Individual

Terkait dengan aspek patologis termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2.    Faktor Sosial

Kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, dan etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena sulit untuk memperoleh sumber pendapatan.

3.    Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya uang menyebabkan kamiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan.

Menggunakan perspektif yang lebih luas, David Cox dalam Suharto (2008b) membagi kemiskinan berdasarkan beberapa faktor penyebab    :

1.    Kemiskinan akibat globalisasi

Globalisasi menghasilkan negara pemenang dan negara kalah. Negara pemenang biasanya adalah negara maju, sedangkan negara yang kalah adalah negara berkembang. Hal ini menyebabkan negara berkembang semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. 

2.    Kemisikian berkaitan dengan pembangunan

a.    Kemiskinan subsisten (rendahnya pembangunan)

b.    Kemiskinan pedesaan (peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan)

c.    Kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan)

3.    Kemiskinan sosial

Kemiskinan yang dialami anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

4.    Kemiskinan konsekuesional

Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

C.      PROGRAM PEMERINTAH

1.      Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.Program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak 2008. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk :

a.       mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah

b.      agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin

2.      Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

3.      Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Salah satu program pemerintah pusat yang diluncurkan pada tahun 2009, yang telah direalisasikan sebanyak tiga tahapdi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BLT adalah salah satu bagian dari pada program kompensasi pengurangan subsidi bahan baker minyak ( PKPS – BBM ) yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, pemberian modal usaha kecil-kecilan bagi masyarakat miskin,yang tentu saja pemerintah berharap dengan adanya BLT akan merobah taraf perekonomian di Indonesia secara keseluruhan.

4.      Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Program ini mulai pada Januari 2003^[1].Untuk tahun 2010, jatah beras yang dialokasikan dikurangi menjadi 13 kg per rumah tangga per bulan sedangkan pada 2009 jatah ditetapkan 15 kg.

5.      Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

a.       PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b.      Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

6.      Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan.

7.      Padat Karya Produktif serta Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khususdiperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak(feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilaidibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan olehPemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT Askrindo.

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemiskinan itu pada hakikatnya berkaitan langsung dengan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh, bukan hanya ekonomi atau politik namun juga sosial dan budaya. Penanganannya harus berlangsung secara menyeluruh dengan suatu strategi yang mengandung semua aspek dan perilaku kehidupan manusia yang dimulai dengan resep ekonomi, kemudian ditunjang oleh tindakan sosial politik yang nyata.

Selain itu, peranan dari negara khususnya dari pemerintah sangat diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini mulai ditunjukkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan program-program yang berusaha mengurangi angka kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Media Informasi Penelitian Kesejateraan Sosial. Volume 36  Nomor 1. Maret 2012. ISSN 2088-4265 Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan BBPPKS Yogyakarta

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Alfabeta.

http://bps.go.id

http://suharnose.blog.unsoed.ac.id

http://pnpm-mandiri.org

http://tnp2k.go.id

http://pekerjasosialtuban.wordpress.com